Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK atas dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bagaimana awal sengketa Pilkada Gunung Mas tersebut?

Ketua MK Akil Mochtar dijadikan tersangka kasus suap pengurusan 2 sengketa Pilkada di MK. Bagaimana nasib hakim-hakim MK lain yang memeriksa perkara yang sama dengan Akil?

Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap Pilkada Gunung Mas oleh KPK tadi malam menghancurkan kredibilitas lembaga MK. Menyikapi kasus Akil, 8 hakim konstitusi berkomitmen mengembalikan integritas dan kredibilitas MK.

Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK atas dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tanpa Akil perkara tersebut akan tetap putus MK.

Saat ini ada 9 hakim Konstitusi yang bertugas di lembaga yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat no 6, Jakarta Pusat itu. Dari sembilan, tiga di antaranya berlatar belakang politik.

3 Orang penyelenggara negara dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dicokok KPK terkait dugaan kasus suap sengketa pilkada.

Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun begitu, penangkapan tersebut tidak mempengaruhi agenda persidangan di MK. Persidangan kasus sengketa Pilkada Gunung Mas tetap berlanjut.

"Ini terjadi pada Pak Akil memberikan sinyalemen kuat bahwa ini menunjukkan sidang sengketa hasil Pilkada bisa diatur MK. Ini seolah-olah menjawab tuntas itu," kata Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki.

Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini sempat digelar beberapa jam sebelum penangkapan Akil.

Sidang perdana uji materi UU ITE yang dimohonkan oleh Farhat Abbas digelar MK. Hakim konstitusi menasihati Farhat yaitu apabila UU ITE yang dimohonkan dikabulkan, maka akan terjadi konflik hebat.