PKB mengusulkan agar 10 kursi Pimpinan DPR dan MPR dibagi rata kepada 10 fraksi partai yang masuk ke parlemen nanti. 

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani optimis gugatan partainya terkait UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan kalau posisi Ketua DPR merupakan hak partai pemenang pemilu.

Partai Demokrat menggenggam kursi Ketua DPR periode 2009-2014. Untuk DPR periode 2014-2019 nanti, DPR tahu diri dan tak ikut mengincar kursi panas tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani diusulkan sebagai calon pimpinan DPR. Mereka berdua dipandang punya kapasitas.

Disahkannya undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR membuat PDIP galau. Tak ayal, PDIP mengajukan gugatan untuk judicial review terhadap pasal tersebut ke MK. Apakah masih cukup waktu?

Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akan menjalani sidang uji materi di MK. Menurut peneliti LIPI, Siti Zuchro, kecil kemungkinan MK akan mengabulkan uji materi terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut. Kenapa?

Kursi ketua DPR tengah menjadi incaran banyak pihak pasca pengesahan UU MD3. PDIP sebagai pemenang pemilu dan Golkar dikabarkan sedang bertarung memperebutkan kursi tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut kalau pihaknya juga tertarik jatah kursi pimpinan DPR. Namun, hal ini tergantung dari perkembangan judicial review UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum memutuskan siapa calon ketua DPR dari partainya. Ical mengatakan, untuk memutuskan itu ada mekanisme dasarnya.

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut.