PPP meminta Setgab Koalisi segera membahas parliamentary threshold (PT). Bila RUU Pemilu disahkan dan Setgab tidak membahas PT, PPP mempertimbangkan untuk keluar dari koalisi.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) masih membuka peluang parliamentary threshold (PT) di bawah 4 persen. PD mengaku, semua masih bisa dibicarakan dengan partai-partai koalisi.

Draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah melonggarkan aturan terkait survei pemilu. Menghapus pasal larangan pengumuman survei pemilu pada minggu tenang. Survei pun boleh diumumkan seminggu sebelum pemilu digelar.

Usaha 6 parpol poros tengah menghadang ambang batas parlemen 4-5 persen untuk Pemilu 2014 dipandang Golkar tak ada gunanya. Poros tengah dianggap sebagai ekspresi kepanikan belaka.

Bila pemerintah ingin menerapkan demokrasi penuh, maka pemerintah dan partai-partai besar yang saat ini mengusulkan PT di atas 4 persen ditantang untuk menggunakan sistem distrik.

PAN tak risau dengan usulan pemerintah terkait PT sebesar 4 persen. Kader PAN diseluruh daerah di Indonesia mengaku siap bila PT akhirnya disahkan sebesar 4 persen.

PDIP tetap mengusulkan PT sebesar 5 persen. Dengan PT yang besar tersebut, diharapkan akan ada penyederhanaan partai yang membuat konsolidasi akan semakin mudah.

Enam partai politik membentuk poros tengah untuk melawan arogansi partai besar terkait PT 4 persen. PD menilai poros tengah sebagai bentuk kekhawatiran parpol tersebut.

Rencananya, Komisi V DPR melakukan kunker ke dua negara yaitu Kanada dan Denmark. Anggota Komisi V DPR Muhamad Arwani Thomafi belum dapat memastikan apakah ia akan masuk dalam rombongan Komisi V yang akan melakukan kunker ke luar negeri untuk kepentingan studi banding pembuatan RUU Jalan.

 Maraknya lembaga survei yang mengelar jajak atau menyigi pendapat publik sudah mulai 'meresahkan'. Lembaga survei harus terbuka soal siapa penyandang dana di balik kegiatan surveinya.