Sejumlah kalangan mengkhawatirkan penggunaan RUU Intelijen untuk kepentingan politis pemerintah pada Pemilu 2014. Menanggapi hal ini, pihak istana langsung membantahnya.

Motif politis tercium dari polemik tentang RUU Intelijen. Keinginan kuat pemerintah untuk memberikan kewenangan penyadapan dan penangkapan pada BIN dianggap untuk mengamankan SBY-Boediono hingga 2014. Benarkah?

Mahalnya biaya pemilukada dan maraknya aksi kekerasan menjadi alasan untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi. Namun, mahalnya biaya pemilukada bisa disiasati.

Ruang kerja mewah bagi setiap anggota DPR diperkirakan menyerap dana nyaris Rp 800 juta per kamar. Pembangunan gedung baru ini dinilai sia-sia karena tidak akan mendongkrak produktivitas Dewan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah. Penolakan ini akan diperjuangankan lewat pembahasan RUU Pemilukada yang akan dilakukan DPR.

Redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang resmi masuk UU Mata Uang. Secara hukum, BI bisa melakukan redenominasi kapan saja. Tapi sudah siapkah masyarakat RI soal redenominasi?

Di dalam RUU Pemilukada, kewenangan MK dalam penyelesaian masalah perkara Pemilukada akan dicabut. Rencana itu disayangkan karena MK sudah membuahkan hasil dalam penataan demokrasi.

Setelah hak angket Century dan hak angket pajak, ada beberapa agenda lain di DPR yang kemungkinan bakal menguji kesetiaan Golkar dan PKS dalam koalisi. Salah satunya adalah sikap tentang RUUK DIY.

Perdana Menteri Jepang Naoto Kan tidak akan mengundurkan diri.

"Gagasan perlunya UU Koalisi menarik untuk dikaji kembali secara bersama," usul Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai solusi bagi Setgab Koalisi yang tak lepas dirundung gejolak internal.