Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyebut pentingnya keberadaan parpol penyeimbang dalam mengawasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasca pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya melanjutkan pertemuan di gedung DPR

Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung santai menanggapi pertemuan SBY dengan Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor. Menurut dia, pertemuan itu dinilai wajar karena SBY juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

UU Pilpres digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK. Pasal 141 sampai 156 yang menjelaskan tentang rekapitulasi berjenjang dinilai bertentangan dengan asas jujur dan adil di Pasal 22E UUD 1945.

Wakil Ketua Pansus Tata Tertib UU MD3 Fahri Hamzah menyindir PDIP untuk posisi pimpinan DPR. Menurutnya, jika mengacu keinginan PDIP agar pimpinan DPR dari suara terbanyak maka kadernya, Karolin Margaret Natasa seharusnya yang layak dimajukan.

UU MD3 saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Disahkannya UU MD3 ini oleh anggota DPR periode 2009-2014 membuat peta politik parlemen berubah.

Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membuat PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 tak otomatis lagi mendapatkan kursi Ketua DPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara mengenai hal itu.

UU MD3 memperberat syarat perempuan menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR. Atas hal itu, para penggiat hak-hak perempuan pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR membuat hak ekslusif dengan membuat aturan bahwa penyidik harus meminta izin terlebih dahulu ke Mahkamah Kehormatan Dewan apabila akan menyelidiki kasus hukum anggota DPR. Aturan ini digugat ke MK.

Politikus Partai Keadian Sejahtera Fahri Hamzah memprediksi gugatan yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal ditolak.