<p>Bekas pejabat lokal di Thailand Selatan bernama Patchuban Angchotipan ditangkap pihak berwajib dengan tuduhan menjadi otak jaringan penyelundupan manusia.Penangkapan Patchuban merupakan rangkaian tindakan pemberantasan penyelundupan manusia oleh pemerintah Thailand beberapa waktu terakhir. </p>

Pengungsi etnis muslim Rohingya yang &lrm;mendatangi Indonesia diselamatkan oleh nelayan Aceh. Pihak TNI menengarai pengungsi itu menjalankan modus tertentu agar nelayan bisa menyelamatkan mereka.&nbsp;

Pemerintah Indonesia diminta untuk memberikan penampungan terhadap pengungsi Rohingya. Dunia internasional juga harus melakukan penekanan terhadap rezim Myanmar.

Indonesia, Malaysia dan Thailand akan mengadakan pertemuan untuk membahas cara-cara mengatasi perdagangan manusia. Pertemuan ini akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu, 20 Mei.

<p>Sejumlah kader Partai Demokrat mendorong agar Pemerintah Indonesia lebih peduli dengan nasib para pengungsi Rohingya. Atas alasan kemanusiaan, mereka menilai, tak selayaknya pemerintah lepas tangan dengan kondisi krisis para pencari suaka itu.</p>

<p>Manusia perahu dari Bangladesh dan Rohignya, Myanmar sedang mengapung-apung di lautan menuju Malaysia, Indonesia dan Thailand. TNI pun menyiagakan Angkatan Laut dengan 4 KRI dan 1 pesawat Cassa untuk menghalau pengungsi tanpa dokumen masuk ke Indonesia.</p>

Ratusan pencari suaka dari etnis Rohingya, Myanmar, mengungsi di Nangroe Aceh Darussalam.

Krisis pengungsi Rohingya memunculkan tuduhan bahwa Thailand, Malaysia dan Indonesia menolak kedatangan perahu-perahu yang memuat pengungsi minoritas Muslim asal Myanmar tersebut. Ini komentar PM Australia Tony Abbott.

Para pendatang yang selamat dari kapal yang terdampar di lepas pantai Indonesia dilaporkan tewas karena memperebutkan sisa makanan yang tersedia. Korban yang selamat secara terpisah mengatakan ada yang ditikam, digantung, atau dilempar ke laut.

Pada rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang ke IV hari ini tak ada interupsi atau pun usulan soal revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tetang pemilihan kepala daerah.