Sidang Praperadilan dengan penggugat Anggodo telah memutuskan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak ada dasar hukumnya sehingga keduanya harus diadili. Sejumlah pihak pun mempertanyakan keputusan tersebut.

MK menolak permohonan penghapusan UU Larangan Penodaan Agama. Alasannya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan religius. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil UU No 1/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Reformis Islam (Garis), pulang dengan santai dan nyaris tanpa kesan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon judicial review UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama yang berarti UU tersebut tetap berlaku. Putusan ini langsung disambut dengan teriakan takbir oleh pengunjung sidang.

FPI dan Garis Gerakan Reformis Islam hingga saat ini masih terus berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka belum melakukan orasi apapun karena masih menunggu hasil keputusan sidang putusan UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama.

Menjelang putusan judical review UU Larangan Penodaan Agama, pengamanan  Mahkamah Konstitusi sangat ketat. Polres Jakarta Pusat (Jakpus) menurunkan 600 petugas dan sebuah water cannon.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan nasib UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Dalam memutus, Ketua MK, Mahfud MD  memberikan 5 rambu putusan seperti yang termuat dalam situs pribadinya, www.mahfudmd.com.

Aksi unjuk rasa akan kembali mewarnai Jakarta awal pekan ini. Setidaknya akan ada 5 unjuk rasa yang akan digelar. Balaikota dan DPRD DKI Jakarta akan menjadi sasaran beberapa kelompok pengunjuk rasa.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Judicial Review tersebut merupakan salah satu pengujian UU terhadap UUD 1945 dengan menghadirkan saksi terbanyak yaitu 70 orang.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review UU No 1/1965 tentang Larangan Penodaan Agama senin, 19 April 2010. Menyikapi ini, Setara Institute menilai negara cukup membatasi ekpresi beragama, bukan kepercayaan beragama.