Komisi I telah mendengarkan aduan dari pengelola situs yang diblokir karena diduga terkait radikalisme. Aduan ini akan dibahas bersama BNPT dan Menkominfo. 

Anggota Fraksi Golkar Bobby Rizaldi meminta agar Kemenkominfo membuka akses situs yang diblokir dalam 2 hari. Hal itu disampaikan Bobby usai menerima aduan dari pengelola situs yang diblokir Kementerian Kominfo.

Pengelola situs yang diblokir Kemenkominfo karena diduga terkait paham radikalisme, balik menyerang BNPT. BNPT disebut seperti monster karena semena-mena merekomendasikan situs ini untuk diblokir.

Pengelola situs diduga terkait paham radikalisme yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT mendatangi DPR. Mereka melakukan audiensi dengan Komisi I DPR.

Gerakan Pemuda Ansor langkah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikal dan intoleran. Apalagi, rekomendasi itu merupakan hasil dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Redaksi Dakwatuna akan mendatangi Kemenkominfo dan Komisi I DPR RI. Tujuan kedatangan ini sebagai bentuk protes laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa Dakwatuna masuk dalam situs radikal

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) melakukan blokir terhadap 22 situs yang dianggap bermuatan ajaran radikal. Langkah tersebut seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Komisi I DPR menilai pemblokiran 22 situs yang diduga terkait paham radikal atas usul BNPT sebagai suatu hal yang gegabah. Komisi I DPR pun berencana memanggil Menkominfo Rudiantara untuk menjelaskan. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar rakornas hari ini. Dalam sambutannya Menteri Marwan Jafar meluncurkan 16 ribu pendamping untuk membangun desa.

Kemenkominfo memblokir 22 situs yang dianggap radikal atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Apa kata BNPT terkait permintaan ini?