Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memberikan sanksi, bila mulai 1 Oktober 2014 ada bank yang memberikan bunga tinggi di atas yang telah ditetapkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan larangan kepada perbankan memberikan iming-iming hadiah langsung untuk menarik dana nasabah.

OJK menilai Indonesia sangat membutuhkan aturan tentang JPSK. Aturan ini penting agar Indonesia siap kala menghadapi ancaman krisis keuangan.

Mulai 1 Oktober 2014, OJK akan membatasi suku bunga deposito perbankan. Ini dilakukan agar persaingan perebutan dana nasabah berjalan sehat.

Mulai 1 Oktober 2014 akan melarang perbankan memberi bunga deposito tinggi. Aturan ini diberlakukan, agar persaingan menjaring dana masyarakat bisa berjalan sehat.

Bunga deposito bank dalam negeri terlalu tinggi, mencapai 11% per tahun. Jauh lebih tinggi dari Malaysia, Singapura, dan Thailand yang hanya di kisaran 2%-4%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kebijakan tegas, dengan melakukan pembatasan suku bunga deposito bagi nasabah berkantong tebal di bank.

Pembahasan RUU JPSK kembali tanpa hasil. Hingga selesai masa bakti pemerintahan Presiden SBY dan DPR periode 2009-2014, Indonesia masih tidak punya dasar hukum yang kuat mengenai mekanisme penanganan krisis keuangan.

DPR-RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sudah berlangsung selama dua tahun.

Tugas Tim Pengawas (Timwas) Century di DPR periode 2009-2014 telah berakhir pada 30 September 2014. ‎Timwas menyerahkan tugas selanjutnya kepada anggota DPR periode 2014-2019.