Dinamika di Panitia Khusus Tata Tertib DPR sedang menyoroti peraturan pengajuan paket calon Pimpinan DPR. Koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla terancam terganjal tak bisa mengajukan paket calon lantaran jumlah partai koalisinya kurang satu.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo memiliki hak untuk menjalin komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih. Asalkan menurut dia, komunikasi tersebut tidak ada kepentingan dagang sapi.

PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atas direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tjahjo optimis gugatan itu dikabulkan sehingga kursi pimpinan DPR dikembalikan pada pemenang Pemilu.

‎Koalisi partai pendukung Jokowi-JK berharap gugatan terhadap UU MD3 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun partai kubu Koalisi Merah Putih, Golkar, pesimis MK bakal mengabulkan gugatan itu.

Partai NasDem berharap MK mengabulkan gugatan terhadap UU MD3. NasDem menilai revisi UU MD3 malah memperlemah DPR.

Lobi ke parpol Koalisi Merah Putih diharapkan tetap dilakukan. Lobi menjadi penting agar koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menjadi minoritas di DPR.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, meskipun sebentar lagi akan dilantik menjadi anggota DPR RI. KPK mengaku tak peduli dengan UU MD3 yang akan melekat pada Jero saat menjadi anggota DPR kelak.

Disahkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berbuntut panjang. Terutama pasal 122 huruf e tentang status hakim ad hoc yang tidak termasuk pejabat negara.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Komisi Yudisial (KY) menganggap pasal tersebut merendahkan jabatan seorang hakim.