Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengungkapkan komisinya akan menyempurnakan UU Penodaan Agama secara substantif. Sebab UU ini masih banyak ditafsiri secara beragam.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat Ki Agus Mubarok menyatakan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi mengenai UU Penodaan Agama harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

MK menolak permohonan penghapusan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Putusan MK tersebut dikhawatirkan akan menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok yang selama ini sering berbuat anarkis semakin menggencarkan aksinya serta melanggengkan diskriminasi.

MK RI telah menolak permohonan  uji materil UU No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan para pemohon. MK pun dituding tidak mengindahkan prinsip-prinsip HAM

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan penghapusan UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Meski sependapat UU tersebut tetap berlaku, tapi hakim konstitusi Harjono mempunyai logika berpikir yang berbeda dengan 7 hakim konstitusi lainya.

Umat Hindu yang diwakili Perisada Hindu Dharma Indonesia minta DPR segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Terutama tentang pengakuan terhadap aliran kepercayaan atau agama tradisional yang masih ada di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan penghapusan UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Meski demikian, satu hakim konstitusi, Maria Farida Indarti mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan MK tersebut.

Sidang Praperadilan dengan penggugat Anggodo telah memutuskan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak ada dasar hukumnya sehingga keduanya harus diadili. Sejumlah pihak pun mempertanyakan keputusan tersebut.

MK menolak permohonan penghapusan UU Larangan Penodaan Agama. Alasannya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan religius. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil UU No 1/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Reformis Islam (Garis), pulang dengan santai dan nyaris tanpa kesan.