Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dan melancarkan jurus terapi kejut (shock therapy).

Menjelang pengumuman evaluasi koalisi, sejumlah partai koalisi akan bertemu membahas soliditas koalisi. Namun dalam rapat ini Partai Golkar dan PKS tidak diundang.

Semua partai koalisi menunggu hasil evaluasi koalisi oleh Presiden SBY. PKB berharap Presiden SBY melakukan evaluasi total terhadap partai koalisi.

Banyak ahli menyimpulkan kisruh presiden dengan parlemen akibat pemaksaan sistem presidensial di multipartai. Masalah pokoknya, menciptakan sistem pemilu yang mendorong penguasaan mayoritas parlemen oleh presiden terpilih.

Secara bergiliran Presiden SBY memangil ketua umum partai politik anggota Setgab Koalisi. Tapi sejauh ini belum ada undangan apalagi jadwal bagi Ketum DPP Golkar Aburizal Bakrie menghadiri sesi 'interogerasi' tersebut.

Isu reshuffle kabinet terhadap komposisi kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II kembali menguat. Penguatan isu ini muncul pasca-penolakan penggunaan hak angket pajak oleh DPR. Lantas, bagaimana kemungkinannya?

PKB dinilai bisa dibubarkan jika melanggar konstitusi dengan memecat dua anggotanya, Lily Wahid dan Gus Choi, hanya karena perbedaan pendapat. Sekjen PKB, Imam Nahrawi, menilai hal itu tidak masuk akal.

2 Politisi PKB Lily Wahid dan Effendi Choirie terancam dipecat karena berbeda suara tentang hak angket mafia pajak. Mereka pun mengeluhkan hal itu kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

DPP PKB telah menggelar rapat pleno yang membahas dukungan Lily Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi), terhadap angket mafia pajak. Keduanya dikabarkan terancam dipecat dari DPR.

"Kita akan mendengar dahulu pejelasannya, kita rumuskan berat kesalahannya baru setelah itu ambil keputusan dan rekomendasikan sanksinya kepada Ketua DPP PPP," kata Ketua Tim Pengawas Kinerja FPPP, Emron Pangkapi.