Presiden Joko Widodo pun dinilai lagi-lagi kecolongan akibat kurang baiknya kerja para menteri, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislatif.
Polemik soal program usulan anggaran pembangunan untuk daerah pemilihan alias dana aspirasi Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR per tahun masih berlanjut.