Lobi ke parpol Koalisi Merah Putih diharapkan tetap dilakukan. Lobi menjadi penting agar koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menjadi minoritas di DPR.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, meskipun sebentar lagi akan dilantik menjadi anggota DPR RI. KPK mengaku tak peduli dengan UU MD3 yang akan melekat pada Jero saat menjadi anggota DPR kelak.

Disahkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berbuntut panjang. Terutama pasal 122 huruf e tentang status hakim ad hoc yang tidak termasuk pejabat negara.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim ad hoc bukanlah pejabat negara. Komisi Yudisial (KY) menganggap pasal tersebut merendahkan jabatan seorang hakim.

Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyebut pentingnya keberadaan parpol penyeimbang dalam mengawasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasca pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya melanjutkan pertemuan di gedung DPR

Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung santai menanggapi pertemuan SBY dengan Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor. Menurut dia, pertemuan itu dinilai wajar karena SBY juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

UU Pilpres digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK. Pasal 141 sampai 156 yang menjelaskan tentang rekapitulasi berjenjang dinilai bertentangan dengan asas jujur dan adil di Pasal 22E UUD 1945.

Wakil Ketua Pansus Tata Tertib UU MD3 Fahri Hamzah menyindir PDIP untuk posisi pimpinan DPR. Menurutnya, jika mengacu keinginan PDIP agar pimpinan DPR dari suara terbanyak maka kadernya, Karolin Margaret Natasa seharusnya yang layak dimajukan.