Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara akan segera mendalami persoalan kartu lebaran gubernur dan wakilnya yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 1,5 miliar. Hal itu untuk mengetahui aspek mana yang dianggap melanggar.

Majelis hakim menilai, laporan yang dilakukan Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang terhadap pimpinan KPK ke Mabes Polri tidak melanggar hukum. Bonaran pun mengamini pertimbangan majelis hakim.

Vonis hakim terhadap Anggodo Widjojo selama 4 tahun membuktikan jika adik buronan Anggoro Widjojo itu bersalah dalam upaya percobaan penyuapan pimpinan KPK. Seharusnya pihak terkait dalam kasus itu juga harus diproses hukum.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri akan pensiun pada Oktober mendatang. Kompolnas sebaiknya menyurvei calon Kapolri baru untuk memenuhi sosok harapan masyarakat.

KPK menegaskan pemberian parsel dalam bentuk apa pun berpotensi sebagai gratifikasi. Oleh sebab itu, para penyelenggara negara yang menerimanya harus tetap melapor ke KPK.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyarankan calon pimpinan KPK baik Busyro Muqqodas maupun Bambang Widjojanto sebaiknya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.

Langkah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah yang mengkritisi KPK melalui akun twitter-nya bisa menjadi langkah tidak populer. Selain banyak yang membalas dengan nada miring, kritikan tersebut juga dinilai sebagai resistensi yang berlebihan.

Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar memastikan tidak ada sedikit pun intervensi pemerintah atas terpilihnya Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas sebagai calon pimpinan KPK. Keduanya juga ditegaskan bukan titipan siapa pun.

FPG menolak KPK diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang seperti di dalam draf RUU TPPU. Lembaga antikorupsi tersebut hanya bersifat adhoc atau sementara, bukan seperti Kejaksaan atau Polri yang permanen.

KPK akan mengembalikan uang dari mantan Menkes Ahmad Sujudi yang sempat disita. Jumlahnya mencapai Rp 700 juta