PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sepertinya belum menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dalam PP tersebut korban salah tangkap sepertinya tidak mendapatkan keadilan lantaran hanya diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta.

Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung hingga Lampung, melakukan unjuk rasa di Istana Bogor. Massa mahasiswa ini memberikan raport merah untuk Jokowi-JK dan menyampaikan tuntutan. 

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak mau ikut campur terkait wacana Menkum HAM Yasonna Laoly untuk merevisi PP 99/2012 tentang remisi narapidana termasuk napi koruptor.

Melbourne University tidak akan mencabut gelar guru besar di bidang hukum dan humaniora kepada Prof Denny Indrayana meski mantan Wamenkum HAM itu ditetapkan sebagai tersangka.

Wacana revisi PP tentang remisi napi korupsi yang dilontarkan Menkum HAM bertujuan bahwa pemidanaan hanya pembinaan apakah tepat? Bila pemenjaraan koruptor hanya untuk pembinaan, korupsi akan makin merajalela.

Komisi III DPR awalnya akan memanggil Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas wacana revisi PP 99/2012 yang mengatur soal remisi narapidana. Namun, rapat itu ditunda karena Yasonna berhalangan.

Menkum HAM Yasonna Laoly melontarkan wacana revisi PP 99/2012 yang mengatur soal remisi narapidana. Wacana tersebut menuai kontroversi karena diprediksi bakal melonggarkan remisi bagi narapidana koruptor.

Siapa yang mau dipenjara tanpa dosa? Tentunya tidak ada yang mau meringkuk di balik jeruji besi tanpa melakukan kesalahan apapun. Tapi bagaimana jika hal itu terjadi?

Selama hampir tiga bulan terakhir, Indonesia diwarnai gegar hukum. Hakim agung Prof Gayus Lumbuun meminta secara terbuka supaya MA segera turun tangan.

Yasonna Laoly melontarkan wacana revisi PP pengetatan remisi koruptor. Namun, PP yang memberikan ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap tak kunjung direvisi, padahal sudah berlaku 32 tahun!