Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencopot dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan eselon III di lingkungan Biro Umum DKI Jakarta. Dua PNS tersebut dicopot karena kinerjanya yang tidak baik.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun diketahui menyatakan ingin mengundurkan diri. Namun ternyata Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama belum mengizinkan Lasro keluar sebelum masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) selesai.

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2013. Berdasarkan temuan BPK, terdapat potensi kerugian hingga Rp 29,3 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada 60 dari 437 temuan yang belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung telah meminta BPK untuk melakukan audit terkait kasus tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penindaklanjutan temuan BPK. Koordinasi ini diharapkan menemukan persamaan persepsi mengenai temuan yang bisa ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat kordinasi dengan penegak hukum. Sekjen BPK Hendar Ristriawan berharap agar temuan instansinya dapat berlanjut ke tahap penyidikan.

BPK menemukan permasalahan dalam penataan kampung deret yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi temuan BPK itu, Ahok bersuara keras.

PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih belum melakukan hedging alias lindung nilai terhadap valuta asing atau kurs. Apa alasannya?

Dalam rapat paripurna DPRD DKI, hampir semua fraksi mempertanyakan penyerapan APBD tahun 2013. Fraksi PPP, misalnya, mengkritik buruknya penyerapan anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 82 persen.

Fraksi Partai Gerindra menilai kinerja Jokowi tidak memuaskan selama memimpin DKI Jakarta. Kritik itu dilontarkan ketika menyampaikan pandangan umum tentang Raperda terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2013.