Komisi III DPR RI berencana mengundang Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas revisi PP 99/2012 tentang remisi tahanan. Namun Yasonna masih belum bersedia hadir dalam undangan rapat esok hari.

Hampir satu tahun berlalu, pemerintah belum juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Peradilan Anak. Alih-alih menelurkan PP itu, Menkum HAM kini gencar mewacanakan revisi PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Menurut UU Adminstrasi Negara, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara bukan delik pidana lagi dan murni kesalahan administrasi. Hal ini bertentangan dengan UU Tipikor yang mengancam pelaku 20 tahun penjara.

Dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, kini tidak mudah menjerat para koruptor. Jika PTUN 'mengizinkan', maka ia baru boleh diseret ke pengadilan pidana.

Rakyat yang dipenjara tanpa dosa akibat salah tangkap aparat di Indonesia diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta. Aturan ini diminta untuk segera direvisi karena telah berusia lebih dari 32 tahun.

Diskusi bertajuk 'Masa Depan Pemberantasan Korupsi' antara kiai se Jatim dan pimpinan KPK melahirkan 5 rumusan. Salah satunya soal pemiskinan koruptor.

Rakyat yang menjadi korban salah tangkap aparat terus menghiasi media massa. Negara hanya memberikan ganti rugi maksimal Rp 1 juta atas penderitaan rakyatnya yang dipenjara tanpa dosa.

Masih ingat kasus peradilan sesat yang dialami Sri Mulyati yang dipenjara 13 bulan tanpa dosa? Meski negara hanya memberi ganti rugi Rp 5 juta, tapi uang itu belum sampai ke kantong Sri.

Di Indonesia, korban salah tangkap aparat dan meringkuk di penjara berbulan-bulan hanya diganti Rp 1 juta oleh negara. Di AS, seorang warga yang salah tangkap ada yang diberi ganti rugi Rp 42 miliar.

Maukah Anda ditahan dan dipenjara tanpa dosa lalu hanya diberi ganti rugi Rp 1 juta oleh negara? Pasti jawabannya tidak. Tapi apa mau dikata, aturan Indonesia mengatakan demikian.