Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat paripurna membahas perubahan Tatib MPR dan Rekomendasi MPR. Di antaranya mereka hari ini mengesahkan panitia Ad Hoc Perubahan Tatib MPR.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kader partainya berhak menduduk posisi ketua DPR. Tapi Mega merahasiakan nama calon ketua DPR yang diusulkan partai pemenang Pileg 2014 tersebut.

Salah satu pasal di UU MD3 mengatur tentang kedudukan anggota DPR yang diberhentikan sementara. Meski diberhentikan sementara, seorang anggota DPR masih berhak menerima gaji dan sejumlah tunjangan.

PDIP meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)‎ yang mereka ajukan sebelum pelantikan anggota dan ketua DPR baru 1 Oktober mendatang. Dijadwalkan sidang lanjutan akan digelar pekan depan.

Melalui Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Tertib DPR mereka mengatur sejumlah cara agar tak mudah dilengserkan. Baik karena tersangkut hukum, atau atas kuasa partai politik.

Partai Demokrat (PD) telah mengambil sikap terhadap RUU Pilkada. Parpol penguasa DPR ini menolak pengembalian pilkada lewat DPRD dan mendukung mempertahankan pemilihan langsung.

Peraturan Tatib DPR telah disahkan oleh DPR. Pengesahan Tatib ini diwarnai dengan rapat paripurna nan panas, yang diwarnai walk out Fraksi PDIP dan PKB. Perdebatan soal pengesahan Tatib ini utamanya soal tata cara pemilihan pimpinan DPR.

DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) dalam sidang paripurna, Selasa (16/9). Pengesahan ini menjadi kemenangan kedua Koalisi Merah Putih yang sebelumnya juga unggul dalam pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), Juli lalu.

Peraturan Tata Tertib DPR yang baru disahkan mengatur soal mekanisme paket calon Pimpinan DPR. Koalisi Merah Putih membuka diri ke PDIP untuk membahas soal paket calon pimpinan ini.

DPR telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR setelah melalui rapat paripurna nan panas. Pengesahan Peraturan DPR ini jadi kemenangan yang kedua untuk Koalisi Merah Putih.