Kejagung telah memutuskan deponeering bagi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Namun kuasa hukum Anggodo Widjaja, Bonaran Situmeang, tidak terima.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mendukung diterbitkannya deponering dalam perkara Bibit-Chandra. Muhaimin pun meminta KPK menunjukkan kinerjanya usai diteritkannya deponering.

Sumut Syamsul Arifin ditahan KPK. Walikota Medan Rahudman Harahap ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Tentunya hal ini menjadi pukulan telak bagi masyarakat Sumut.

Mantan Menhut MS Kaban memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.

Hingga saat ini, Presiden SBY belum menentukan jaksa agung definitif pengganti Hendarman Supandji. Demi mempercepat keputusan terhadap Bibit dan Chandra, jaksa agung harus segera dipilih.

SBY masih memiliki waktu untuk berbenah diri. Di sisa waktu ini teruslah berbuat untuk rakyat. Jangan dihiraukan partai yang hanya mencari keuntungan. Benahi kabinet dan tempatkan orang profesional untuk mengelola bangsa.

Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana, Istana membantah telah memberi lampu hijau Kejagung untuk membawa kasus Bibi-Chandra ke pengadilan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono dalam memberantas korupsi. 11 Rekomendasi pun diberikan ICW kepada SBY untuk memperbaiki pemberantasan korupsi 4 tahun mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan adanya sebagian harta calon Kapolri, Komjen Pol Timur Pradopo, yang tidak jelas sumbernya. Timur menegaskan bahwa semua hartanya bisa dipertanggungjawabkan.

KPK menjelaskan harta kekayaan Komjen Timur Pradopo berjumlah Rp 4,41 miliar. Namun ada Rp 435 juta yang sumbernya tidak jelas sehingga perlu diklarifikasi.