Pihak yang merasa dirugikan pasal 7 ayat 6a UU APBPNP 2012, dapat mengajukan judicial review ke MK. Pemerintah tidak berkeberatan atas upaya hukum tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutan Bhatoegana masih merasa tak habis pikir dengan sikap PKS dalam paripurna DPR soal BBM. Bhatoegana akan mengadu ke SBY.

Politisi Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas sikap partai koalisi dalam paripurna DPR soal BBM. Namun bagaimanapun keputusan sudah diambil.

Keputusan rapat paripurna terkait 'penundaan' kenaikan BBM akan digugat. Selain Hanura yang akan mengajukan judicial review ke MK terkait keputusan itu, 483 ribu buruh metal juga akan menempuh langkah serupa.

Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengaku kecewa dengan keputusan paripurna DPR yang terkesan dipaksakan dengan voting. Pramono melihat DPR sedang mempertontonkan tirani mayoritas.

Partai Hanura melakukan aksi walk out (WO) saat voting tentang kenaikan harga BBM digelar. Kecewa karena aspirasinya tidak dihormati, partai ini pun akan menguji materi ke MK.

Rapat Paripurna DPR memutuskan penambahan pasal 7 ayat 6 huruf a dalam UU APBN-P 2012 yang membolehkan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM subsidi. Bagaimana cara menghitungnya?

Pemerintah melalui Menkeu Agus Martowardojo menyatakan menerima keputusan Paripurna DPR yang memutuskan APBN-P 2012 tanpa kenaikan harga BBM subsidi 1 April ini.

Keputusan DPR yang menyetujui pemerintah menentukan harga BBM tergantung harga pasar dinilai inkonstitusional. Sebab pasal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Rapat paripurna DPR menghasilkan 2 opsi berkaitan sikap DPR terkait kenaikan harga BBM subsidi. Dari 2 opsi terlihat rencana kenaikan harga BBM subsidi jadi Rp 6.000 pada 1 April 2012 dipastikan batal!