Partai Demokrat (PD) telah mengambil sikap terhadap RUU Pilkada. Parpol penguasa DPR ini menolak pengembalian pilkada lewat DPRD dan mendukung mempertahankan pemilihan langsung.

Peraturan Tatib DPR telah disahkan oleh DPR. Pengesahan Tatib ini diwarnai dengan rapat paripurna nan panas, yang diwarnai walk out Fraksi PDIP dan PKB. Perdebatan soal pengesahan Tatib ini utamanya soal tata cara pemilihan pimpinan DPR.

DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) dalam sidang paripurna, Selasa (16/9). Pengesahan ini menjadi kemenangan kedua Koalisi Merah Putih yang sebelumnya juga unggul dalam pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3), Juli lalu.

Peraturan Tata Tertib DPR yang baru disahkan mengatur soal mekanisme paket calon Pimpinan DPR. Koalisi Merah Putih membuka diri ke PDIP untuk membahas soal paket calon pimpinan ini.

DPR telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR setelah melalui rapat paripurna nan panas. Pengesahan Peraturan DPR ini jadi kemenangan yang kedua untuk Koalisi Merah Putih.

Wasekjen Golkar Tantowi Yahya menyebut Koalisi Merah Putih telah menyepakati kursi ketua DPR akan menjadi milik partai berlambang pohon beringin tersebut. Golkar akan menentukan nama calon ketua dalam rapat pleno.

Partai Golkar segera menggelar rapat pleno terkait calon pimpinan DPR yang akan diajukan. Golkar optimistis bisa mendapat kursi ketua DPR meski bukan pemenang pemilu legislatif.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dirinya punya alasan untuk tetap mengesahkan perubahan peraturan tata tertib meskipun fraksi PDIP dan PKB walk out dari ruang sidang paripurna. Menurut dia, pengesahan itu berdasarkan keputusan mayoritas.

Dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR, PDIP dan PKB walk out dari rapat. Namun ada satu koalisi Jokowi-JK yang tak ikut, yakni Partai Hanura. PKS menilai peristiwa ini sebagai tanda goyahnya koalisi Jokowi-JK.

Peraturan Tata Tertib DPR telah disahkan lewat sidang paripurna DPR yang panas dan diwarnai walk out oleh Fraksi PDIP dan PKB. Kedua fraksi itu walk out karena penetapan Peraturan Tata Tertib ini menyalahi tahapan.