Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintahan baru di bawah pimpinan presiden terpilih Jokowi agar mengurangi utang. Caranya adalah membuat anggaran sedemikian rupa agar defisit tidak terlalu besar.

Dalam lima tahun ke depan, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 509 triliun. Utang tersebut harus dibayarkan setiap tahun.

Utang adalah salah satu warisan yang harus ditangani pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tercatat utang jatuh tempo dan harus dibayarkan untuk tahun depan mencapai Rp 108 triliun.

Securities Investor Protection Fund (SIPF) mencatat jumlah dana investor saat ini sudah mencapai Rp 83 miliar. Dana ini bisa digunakan untuk melindungi investasi pemodal.

OJK mencatat kenaikan kredit macet atau NPL di sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di bulan Juni 2014 menjadi 4,13%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja terbaik di kawasan. Hingga saat ini, kenaikan IHSG sudah mencapai 17,7%.

Soal pilpres, saat ini memang sedang ramai persoalan hitung cepat atau quick count, dan menunggu hasilnya keluar pada 22 Juli 2014 nanti.

BI menilai berlangsungnya pilpres dengan aman dan lancar, memberikan efek positif terhadap pasar. Nilai tukar rupiah pun langsung menguat tajam terhadap dolar AS.

OJK menilai secara umum kondisi pasar keuangan domestik pada kuartal I-2014 membaik. Hal tersebut didukung oleh beberapa indikator di sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non Bank.

Tambahan utang terdiri dari penerbitan obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 59,9 triliun dan pinjaman program Rp 13,1 triliun.