Pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo siang nanti untuk rapat konsultasi di Istana Negara.‎ Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah soal polemik isu pemberantasan korupsi.

Persidangan perdana praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan berlangsung sebentar lagi. Hakim tunggal praperadilan itu, Sarpin Rizaldi, jadi sorotan termasuk soal kekayaannya.

Presiden Jokowi disebut keliru karena tidak mengambil keputusan tegas lantaran menunggu praperadilan Komjen Budi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pembatalan pelantikan akan menghindarkan pemerintahan Jokowi dari kontroversi.

Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) mangkir saat dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait rekening gendut. ‎Tim 9 yang diketuai Buya Syafi'i Ma'arif menyarankan BG untuk memenuhi panggilan KPK.

Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak praperadilan Komjen Budi Gunawan. Bila dikabulkan, maka praperadilan akan dijadikan celah hukum untuk para koruptor.

PDIP menyebut Komjen Budi Gunawan seolah dikriminalisasi terkait kisruh KPK Vs Polri. Kriminalisasi atas Budi Gunawan terkait banyaknya tudingan yang menyebut calon Kapolri itu bukan sosok polisi bersih.

Sidang praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Sosoknya dianggap kontroversial. Siapa sebenarnya Sarpin?

Syafii menyebut Tim 9 hanya fokus memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK-Polri.

Mabes Polri melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Padahal, tahun 2009 lalu, saat konflik Cicak vs Buaya, Polri jelas-jelas menyebut penetapan tersangka tak bisa digugat lewat praperadilan. Inkonsistensi?