detiksearch

detikNews

Kemendagri Pamerkan Card Reader e-KTP Buatan Korea & Amerika ke DPR

Komisi II memanggil Kemendagri untuk membahas perkembangan program E-KTP yang belakangan menjadi polemik. Dalam rapat tersebut, Kemendagri sempat menunjukkan card reader e-KTP di depan anggota dewan.

Kamis, 16 Mei 2013 11:28 WIB

detikNews

Perhatikan! Ini Cara Membaca Data e-KTP di Card Reader

Bagaimana cara membaca data e-KTP di card reader? Ternyata sangat mudah dan sederhana. Tim teknis BPPT menunjukkan caranya. Perhatikan!

Rabu, 15 Mei 2013 19:23 WIB

detikNews

BPPT: e-KTP Tak Rusak Meski Difotocopy dan Dibengkokkan 3.000 Kali

Tim teknis BPPT sudah melakukan uji terhadap daya tahan e-KTP. Meski 3.000 kali dibengkokkan sambil difotocopy, tak ada kerusakan sedikit pun.

Rabu, 15 Mei 2013 17:26 WIB

detikFinance

Listrik Tenaga Angin di RI Masih 'Angin-Anginan', Kenapa?

Pengembangan potensi listrik tenaga angin di Indonesia sampai saat ini belum menjadi fokus pemerintah, walaupun Indonesia punya lahan luas. Apa penyebabnya?

Selasa, 14 Mei 2013 15:05 WIB

detikNews

Biaya Card Reader e-KTP Rp 5 Juta, Siapa Tertarik Memproduksi?

BPPT sudah membuat prototipe card reader e-KTP buatan lokal. Biaya produksinya tak lebih dari Rp 5 juta. Tertarik memproduksi?

Selasa, 14 Mei 2013 13:01 WIB

detikNews

Card Reader e-KTP Buatan Dalam Negeri, Seperti Apa Bentuknya?

Pemerintah tak akan mengimpor card reader e-KTP untuk digunakan massal pada tahun 2014 nanti. BPPT sudah membuat prototipe card reader buatan lokal. Seperti apa bentuknya?

Selasa, 14 Mei 2013 12:27 WIB

detikNews

Kembali Tanggapi Ahok, Kemendagri: Tak Ada Monopoli Card Reader e-KTP!

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengkhawatirkan ada monopoli dalam pengadaan card reader e-KTP. Menanggapi hal ini, Kemendagri memastikan tak ada unsur monopoli.

Senin, 13 Mei 2013 14:50 WIB

detikNews

Chip e-KTP Mengkhawatirkan, Wakil Ketua DPR: Ini Kelalaian Pemerintah

Masyarakat resah karena Mendagri mendadak melarang masyarakat sering memfotokopi e-KTP. Wakil Ketua DPR M Shohibul Iman menilai ini akibat kesalahan pemerintah.

Rabu, 08 Mei 2013 14:20 WIB