Politisi di DPRD DKI Jakarta ternyata tidak seiya sekata soal rencana penarikan pajak warteg dan teman-temannya. Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua tidak yakin aturan itu akan berjalan maksimal.

Niat Pemprov DKI Jakarta untuk membebankan pajak untuk warteg semakin memperjelas ketidakmampuan Pemprov untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak usaha besar seperti hotel.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa imbau masyarakat tidak khawatir dengan wacana pajak Warteg. Pasalnya, jika pendapatan warteg tidak sampai Rp 60 juta per tahun, maka tidak kena pajak.

Akhir-akhir ini sebagian warga Ibukota membincangkan rencana diberlakukannya pajak 10 persen untuk warteg. Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan dirinya tidak akan mengambil keputusan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

DPP Partai Gerindra ikut bersuara mengenai rencana pemungutan pajak sebesar 10 persen untuk warung tegal alias warteg di ibu kota Jakarta. Gerindra menolak kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta itu karena menilai tidak manusiawi.

Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang akan menarik pajak warung nasi warung tegal disesalkan. Hal itu menunjukan sikap pemerintah yang ambigu.

Selain warteg, Pemprov Jakarta juga membebankan pajak 10 persen pada warung bubur. Rencana itu dinilai pedagang bubur di bilangan Fatmawati cuma akal akalan Pemrov untuk menyusahkan warga saja.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan keberatan apabila warung tegal (warteg) dikenai pajak 10 persen. Ia jatuh kasihan jika kelak rakyat kecil membeli apapun serba mahal.

Pelanggan warteg atau warung kecil lainnya harus bersiap-siap mengeluarkan uang lebih saat menyantap hidangan. Sebab pajak 10 persen akan rata diterapkan kepada pengusaha makanan beromzet Rp 60 juta setahun.

Wakil Gubernur DKI setuju dikenakannya pajak terhadap usaha Warteg. Menurutnya, pajak adalah kewajiban bagi mereka yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.