Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar angkat bicara soal polemik ditolaknya PK kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Akil menyarankan agar jaksa menuntut bebas dua pimpinan KPK tersebut jika diajukan ke pengadilan.

Mantan Ketua MA Bagir Manan tidak sepakat dengan wacana deponeering kasus Bibit-Chandra. Dia menilai Kejagung cukup menyatakan penyidikan tak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar enggan mengomentari kasus SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ia mengatakan, kasus itu urusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat KPK berada dalam posisi kritis menyusul keputusan MA yang tidak menerima permohonan PK Kejagung atas SKPP kasus Bibit-Chandra. Pemerintah diminta menyelamatkan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tetap menjadi pimpinan KPK terkait dengan keputusan MA terhadap kasus Bibit dan Chandra. KPK siap membantu.

Muncul desakan agar tes bagi calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto dipercepat. Keduanya mengaku siap kalau tes dipercepat.

MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Presiden SBY harus segera memberikan arahan yang jelas agar kasus Bibit-Chandra segera tuntas pasca putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Kejagung atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK itu.

Kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah telah dinyatakan sebagai rekayasa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus mereka masih bisa diselesaikan dengan cara deponering atau abolisi.

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul, menyarankan agar Bibit dan Chandra bersiap menghadapi kelanjutan kasus mereka di pengadilan. Ruhut menilai saat ini sudah tidak memungkinkan bagi Kejaksaan mengeluarkan deponering terhadap kasus mereka.