Sebanyak 3.045 penyelengara pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca pemilu legislatif, karena diduga melanggar etik. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, mendapati dalam beberapa kasus adanya intervensi kepala daerah kepada KPU atau Bawaslu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mendapati temuan soal ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam pemilu legislatif. Salah satunya dipicu atas intervensi kepala daerah dan PNS.
Pasca pemilu legislatif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kebanjiran laporan dugaan pelanggaran etik anggota KPU dan Bawaslu. Hingga hari ini, DKPP sudah memecat 98 orang.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehari ini menggelar sidang putusan secara maraton terhadap 25 putusan atas dugaan pelanggaran etik anggota KPU dan Bawaslu. Hasilnya, 12 orang penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu dipecat karena terbukti berpihak.
Capres Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum untuk bersikap netral dalam pemilu. Jokowi juga berharap tak ada lagi kampanye yang tidak terhormat, seperti fitnah, dan kebohongan.
Penggunaan lambang Garuda Merah masih berbuntut panjang. Kali ini, KPU dan Bawaslu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh pihak yang menamakan dirinya Komite Penyelamat Lambang Negara.
Pelaksanaan pemilu tidak bisa sepenuhnya bersih dari praktik kecurangan maupun manipulasi suara. Pada Pileg 9 April 2014, banyak penyelenggara pemilu yang terbukti berbuat curang dengan banyak modus, yang berpotensi terulang pada Pilpres 9 Juli. Seperti apa?
Pada pemilu legislatif, tak sedikit oknum petugas KPU yang diketahui bermasalah dan diadukan ke polisi, Bawaslu atau DKPP. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak meminta KPU RI memastikan tak lagi mengangkat petugas yang bermasalah itu untuk Pilpres 9 Juli nanti.