Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pelaksana menghormati putusan MK itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal peninjauan kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali menuai polemik. Pemerintah menilai karena putusan MK bersifat final, maka harus dipatuhi.

Putusan MK yang membolehkan PK lebih dari satu kali dinilai sebagai kekeliruan yang nyata. Sebab bisa disalahgunakan oleh mafia narkoba untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar sehingga peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Ternyata putusan yang dibacakan hari ini diketok oleh Akil Mochtar dkk.

Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan menjalani sidang perdana. Ia didakwa bersama-sama dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyuap Akil Mochtar Rp 1 miliar melalui Susi Tur Andayani.

Politisi Golkar Chairun Nisa dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nisa dianggap terbukti menjadi perantara suap dari Bupati nonaktif Hambit Bintih ke mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Dua hakim konstitusi, Maria Farida dan Anwar Usman, baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Selama empat jam, keduanya memberi kesaksian untuk tersangka Ratu Atut Chosiyah.

Masih ada satu tersangka terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak yang bergulir MK, yakni Ratu Atut Chosiyah. Penyidik kali ini memeriksa dua hakim konstitusi, yakni Maria Farida dan Anwar Usman dan panitera MK, Kasianur Sidauruk.

Susi Tur Andayani didakwa menjadi perantara penyerahan duit Rp 1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Duit untuk Akil Mochtar ini terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Salah satu bagian dari puzzle kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar jika ditelisik hampir mirip perkara Luthfi Hasan Ishaaq. Tengoklah sengketa Pilkada Jawa Timur yang sempat diurus Akil namun keburu keciduk KPK.