Partai Demokrat (PD) secara blak-blakan berani tampil berbeda dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam hal Pilkada. Apakah ini dilakukannya agar tidak melulu disangkutpautkan dengan KMP? 

Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Koalisi Merah Putih akan menunggu proses uji materi Undang-Undang MD3 di MK. Setelah keluar putusan MK, koalisi baru akan membahas penentuan pimpinan DPR.

PDIP meminta gugatan UU MD3 sebelum anggota DPR baru dilantik yang jatuh pada 1 Oktober 2014.‎ Atas permintaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, belum bisa mengamini permintaan dari PDIP.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan legal standing PDIP sebagai penggugat UU MD3 di MK. Menurutnya, PDIP tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini karena merupakan parpol.‎

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat paripurna membahas perubahan Tatib MPR dan Rekomendasi MPR. Di antaranya mereka hari ini mengesahkan panitia Ad Hoc Perubahan Tatib MPR.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kader partainya berhak menduduk posisi ketua DPR. Tapi Mega merahasiakan nama calon ketua DPR yang diusulkan partai pemenang Pileg 2014 tersebut.

Salah satu pasal di UU MD3 mengatur tentang kedudukan anggota DPR yang diberhentikan sementara. Meski diberhentikan sementara, seorang anggota DPR masih berhak menerima gaji dan sejumlah tunjangan.

PDIP meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)‎ yang mereka ajukan sebelum pelantikan anggota dan ketua DPR baru 1 Oktober mendatang. Dijadwalkan sidang lanjutan akan digelar pekan depan.

Melalui Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Tertib DPR mereka mengatur sejumlah cara agar tak mudah dilengserkan. Baik karena tersangkut hukum, atau atas kuasa partai politik.