Seperti sebelum-sebelumnya, Pemilu 2014 juga akan dilaksanakan pada bulan April. Tapi belum ada ketetapan tanggal hari-H pelaksaan pemungutan suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD oleh Pansus revisi UU Pemilu.

"Misalnya mereka yang sekurang-kurangnya sudah divonis, divonis ya bukan diancam, yang divonis 5 tahun misalnya atau 4 tahun itu nggak usah nyaleg lagilah, secara etika itu nggak elok,"

Bekas narapidana korupsi dinilai tidak pantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, di sisi lain hak politik (perdata) seseorang untuk dipilih tidak boleh dihapus setelah menjalani hukuman.

Empat poin krusial tersebut menyangkut parliamentary threshold (PT), daerah pemilihan, perhitungan suara dan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR mulai mengambil keputusan. Antara lain menargetkan pemilu legislatif pada bulan April 2014, dengan pelaksanaan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelumnya.

Wakil Ketua Panja RUU Pemilu, Gede Pasek Suardika, menyetujui usulan agar mantan narapidana kasus korupsi dilarang menjadi caleg. Sebab, saat ini korupsi sudah menjadi musuh bersama.

Pantia Kerja RUU Pemilu telah menyetujui klausul mantan narapidana bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Namun, muncul usulan agar klausul itu dikecualikan bagi mantan narapidana korupsi.

Pansus RUU Pemilu membuka peluang bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg Pemilu 2014. Tapi apakah elok bila ada politisi yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi yang kembali ingin dipilih sebagai anggota parlemen?

Pansus RUU Pemilu terus menggodok aturan main dalam Pemilu. Salah satunya, DPR membuka ruang bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg.

Sekretaris Setgab Syarief Hasan menyatakan bahwa parpol koalisi sudah menyepakati beberapa hal krusial dalam pembahasan RUU Pemilu. Untuk parliamentary treshold (PT), Setgab sudah sepakat di angka 4 persen. Benarkah?