Setelah melalui rapat pimpinan cukup panjang, KPK memastikan tidak akan menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR hari ini. Namun, ketidakhadiran itu bukan disebabkan oleh ditolaknya dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra oleh Komisi III.

Pimpinan KPK belum mau berkomentar mengenai penolakan Komisi III DPR terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. KPK mau menunggu terlebih dahulu format undangan dari Komisi III.

FPAN bersama FPD dan FPKB menerima kehadiran Bibit Chandra dan Bibit S Riyanto dalam Raker dengan Komisi III DPR. FPAN tidak menemukan alasan untuk menolak Bibit-Chandra, karena keduanya saat ini masih sah sebagai pimpinan KPK.

KPK telah menentukan jadwal memeriksa Gayus Tambunan. KPK akan memeriksa mantan pegawai Ditjen Pajak ini pada Rabu atau Jumat (2 atau 4 Februari) mendatang.

Setelah dikenakan skorsing, Komisi III DPR memutuskan menunda rapat kerja dengan Pimpinan KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku kecewa sebab ada banyak pekerjaan lebih penting yang bisa dikerjakan dibanding mengikuti perdebatan anggota DPR.

Penetapan deponeering bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi pimpinan KPK merupakan jawaban hukum tidak di ranah politik. Buktinya politisi di Senayan masih saja mempermasalahkan status hukum keduanya.

Sejumlah anggota Komisi III dari Golkar dan PDIP menolak kedatangan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat dengar pendapat di DPR. Mereka mempertanyakan kelayakan kedatangan Bibit dan Chandra karena masih berstatus tersangka meski kasusnya dideponeering.

5 Pimpinan KPK tiba di Gedung DPR untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi III (Hukum) DPR. Mereka siap memberi klarifikasi semua kasus hukum yang ditangani, termasuk kasus yang belakangan memanas, yakni penahanan 19 politisi terkait dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan dimintai keterangan mengenai penahanan 19 tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh komisi III DPR hari ini. KPK akan membuktikan penahanan para tersangka tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan sama sekali tidak ada muatan politis.

Politisi PPP Ahmad Yani menyiapkan amunisi untuk memprotes tindakan KPK yang memenjarakan politisi terkait kasus suap DGS BI Miranda S Goeltom.