Konsumsi BBM bersubsidi saat ini sudah jauh melebihi kuota. Jika tidak segera ditanggulangi oleh Pemerintah, maka dalam waktu dekat akan ada kelangkaan BBM di beberapa daerah.

Ibarat jalan tol, kanal tambahan 3G akan menambah jalur jalan sehingga lalu lintas kendaraan semakin cepat dan semakin banyak. Namun sayangnya, jalur jalan ini masih sangat kotor, penuh dengan puing. Harus dibersihkan dulu sebelum dapat digunakan.

Polisi membantah pengungkapan kasus pencurian pulsa berjalan lambat. Pengungkapan kasus yang merugikan jutaan pengguna pulsa ini masih terus dilakukan. Namun polisi menegaskan kasus ini tidak mudah, karena ibarat menangkap lalat di hutan Amazon.

HLKI siap memberikan advokasi bagi pengendara sepeda motor dan mobil yang menjadi korban jalan rusak di Bandung. Korban bisa mengadukan kepada HLKI dan nantinya mendampingi menuntut ganti rugi kepada Pemkot Bandung.

Industri telekomunikasi saat ini sudah menjadi sunset industry. Ini disebabkan industri telekomunikasi sudah mature dengan jumlah pengguna lebih dari 200 juta.

Dewan Kota Los Angeles (LA), AS membuat UU Negara Bagian tentang Perlindungan Pengendara Sepeda. Aturan baru ini dimaksudkan untuk melindungi pengendara sepeda dari pelecehan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Puluhan aktivis dari berbagai organisasi lingkungan di Sumut mendesak Gubernur Sumut untuk merumuskan moratorium sawit. Lahan sawit yang terlalu luas di provinsi ini menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.

Kementerian Kominfo memastikan bahwa operator bakal mendapat sanksi tegas jika terbukti membocorkan data pelanggan. Termasuk jika ada oknum internal yang 'bermain', operator sebagai entitas bisnis pun bisa ketiban pulung.

Kemungkinan kebocoran 25 juta data pelanggan telekomunikasi di Indonesia merupakan isu yang perlu dicermati. Kejadian serupa telah menghantui pengguna dan pelanggan telekomunikasi dunia.

Kepala BNP2TK Jumhur Hidayat meyakini, konsep live out domestic worker akan meminimalkan TKW sektor domestik menjadi sasaran kekerasan. Konsep itu perlu direalisasikan mengingat banyak negara tidak memiliki regulasi soal PRT.