Waspadalah, jerat pidana korupsi akan masuk ke ranah olahraga. Mereka yang bertaruh terkait sepakbola dan pengaturan skor terancam pidana korupsi.

Para penegak hukum Indonesia berkumpul di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka membahas implementasi dari konvensi PBB untuk pemberantasan korupsi atau UNCAC.

Peradin datang menyambangi Kejagung untuk bertemu dengan Jaksa Agung Basrief Arief dan menanyakan program penegakan hukum Basrief ke depan. Salah satu program yang diusulkan adalah pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Dalam rangka pemberantasan mafia hukum, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendesak untuk segera diundangkannya UU yang mengatur perlindungan pelapor dan yang mengatur ketentuan peningkatan kekayaan pejabat pada tahun 2011 mendatang.

Kasus rekening gendut yang sudah ditutup kepolisian tidak akan terjadi jika Indonesia menerapkan pembuktian terbalik.

Wacana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dinilai positif. Bahkan cara pembuktian terbalik bisa membantu penyidik mengungkap kasus korupsi.

Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie, tidak melaporkan kekayaannya ke dalam LHKPN di KPK. Agar kasus semacam ini tidak terulang, KPK mendukung langkah untuk menelurkan peraturan pemberlakuan pembuktian terbalik.

Wacana pengaturan pembuktian terbalik untuk harta pejabat terus bergulir. Banyak pihak menilai wacana ini akan berdampak positif untuk agenda pemberantasan korupsi. Termasuk mempercepat reformasi di institusi Polri.

Mulai 2011, setiap anggota Polri akan mendapatkan tunjangan prestasi kerja (remunerasi) sesuai kelas jabatan. Dengan adanya remunerasi, Polri dituntut untuk terbuka dengan membuka harta kekayaannya melalui pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan fantastis menjadi syarat wajib untuk suksesnya agenda pemberantasan korupsi.