Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid apresiasi pembentukan Ditjen Pesantren. Ia dorong penguatan kebijakan dan anggaran untuk pendidikan keagamaan di Indonesia.
Ketua SPI Trimedya Panjaitan dorong revisi UU Advokat sebagai warisan Presiden Prabowo. Pembaruan ini penting untuk reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya harmonisasi RUU Daerah Kepulauan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
DPD menegaskan pentingnya RUU Daerah Kepulauan untuk keadilan fiskal dan penguatan kewenangan daerah. Kebijakan ini diharapkan menjawab tantangan pembangunan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong pengawas khusus untuk RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Kementerian Agama membuka pendaftaran Beasiswa Sarjana PJJ Keagamaan 2026 untuk pendidik pesantren. Program fleksibel ini mendukung kuliah sambil mengajar.
Anggota DPR Muhamad Khozin menjelaskan RUU Reforma Agraria yang akan menyelesaikan sengketa tanah dan mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.