Guru besar Unair menjelaskan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Negara tetangga Indonesia telah memiliki aturan serupa. Ini penjelasannya.
Denny Indrayana menilai reformasi lapas, salah satunya mengenai overload atau kelebihan kapasitas, seharusnya berada di bawah koordinasi Presiden atau Wapres.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR, sehingga masuk salah satu RUU yang dibahas pada 2022.
Emrus menegaskan para perumus harus bertanggung jawab soal salah ketik narasi pasal. Apalagi pasal itu memberikan kekuasaan hampir tanpa batas kepada Presiden.