Pemerintah menargetkan renegosiasi kontrak karya perusahaan-perusahaan mineral dan batu bara akan selesai September 2014. Khusus untuk Newmont, mereka juga akan ikut meneken kontrak jika sudah mencabut gugatan arbitrase.

Presiden SBY kecewa terhadap PT Newmont Nusa Tenggara yang menggugat pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional. 

Newmont menggugat pemerintah Indonesia atas aturan pengenaan bea keluar dan larangan ekspor tambang ke arbitrase internasional. Menurut Hikmahanto Juwana, hal tersebut tidak akan menjadi preseden buruk terhadap investasi asing.

Pemerintah mengklaim proses seluruh renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hampir selesai, kecuali dengan Newmont.

Pemerintah masih tidak habis pikir dengan gugatan arbitrase yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Padahal negosiasi sedang berjalan, tetapi Newmont justru melayangkan gugatan.

Perselisihan antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia bukan kali pertama terjadi. Pada 2008, pemerintah yang terlebih dulu menggugat perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dan menang.

Pemerintah mengeluarkan aturan ekspor mineral olahan harus membayar bea keluar progresif hingga 60%. Hal tersebut dikeluarkan karena para perusahaan mineral tidak membangun fasilitas pemurnian alias smelter.

Newmont menggugat pemerintah Indonesia atas kebijakan pengenaan bea keluar ekspor mineral olahan. Namun, Hikmahanto Juwana, Guru Besar FH UI, menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena posisi pemerintah sangat kuat.

Gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke arbitrase Internasional siap dihadapi pemerintah Indonesia. Bahkan, pemerintah berencana menggugat balik perusahaan ini.

Pemerintah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk Newmont atas gugatannya ke pengadilan arbitrase internasional. Langkah tersebut adalah gugatan balik untuk Newmont.