Kedua kubu calon presiden baik Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sepakat menggunakan energi alternatif sebagai bahan bakar utama, untuk menekan impor BBM.

Hampir setiap tahun pemerintah dibuat pusing oleh subsidi BBM. Sudah ratusan triliun rupiah anggaran disediakan untuk pos ini, tetapi masih juga sering jebol di tengah jalan.

Program konversi dari BBM ke gas sangat mendesak untuk direalisasikan. Tentunya akan menjadi percuma bila gas yang digunakan justru diimpor, karena biayanya lebih mahal dari yang seharusnya.

Mengurangi subsidi BBM memang mengundang kontroversi. Lalu bagaimana pemerintah bisa mengubah pandangan tersebut?

Pemerintahan baru sepertinya tidak punya banyak pilihan untuk mengatasi persoalan subsidi BBM. Kenaikan harga secara bertahap perlu dilakukan dalam 5 tahun ke depan hingga subsidi tersebut hilang.

Mantan Kadishub DKI, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dalam kasus dugaan mark up pengadaan bus TransJ asal China. Atas tuduhan ini Pristono menyangkal dan memiliki penjelasan sendiri.

Masyarakat Jakarta mengidam-idamkan armada bus TransJakarta dalam kondisi baik. Menanggapi kondisi ini Pemprov DKI Jakarta menggandeng PT United Tractors Tbk (UT) untuk menyiapkan armada bus TransJakarta merek Scania.

Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Compressed Natural Gas (CNG) untuk kepentingan transportasi darat.

Harga mobil dengan dual fuel lebih mahal dibandingkan mobil pada umumnya. Mungkin akan lebih mahal sekitar Rp 20-25 juta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun. Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung dan punya terobosan.