Sri Mulyani meminta kritik yang dilancarkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat diimbangi dengan apresiasi yang seimbang agar bisa mendorong aparatur negara dalam mewujudkan good corporate governance .

BPK mencatat penurunan status disclaimer laporan keuangan kementerian dan lembaga (KL) pada periode tahun keuangan 2007-2008. Jumlah disclamer sebelumnya 11 entitas jadi 5 entititas.

Menkeu Sri Mulyani tidak mau menanggapi pernyataan Kasbudit Litbang Pemeriksa Keuangan dan Kinerja BPK Bachtiar Arif yang mengatakan BPK masih meragukan nilai utang luar negeri pemerintah.

BPK menilai Laporan Keuangan Kemenetrian Lembaga (LKKL) makin bagus. Persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaaan LKKL 2008 lebih tinggi ketimbang 2006.

Depkeu membantah pencatatan utang luar negeri tidak benar atau tidak sesuai, sebagaimana ditudingkan oleh BPK. Pernyataan BPK yang meragukan pencatatan utang LN dinilai menyimpang dari putusan pimpinan BPK.

BPK meragukan jumlah utang luar negeri pemerintah. Pencatatan utang luar negeri pemerintah RI ternyata belum dikonfirmasikan ke negara kreditor.

20% atau 223 dari 1.067 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pimpinan proyek belum melaporkan perkembangan proyek-proyeknya di daerah.

Pemerintah bingung karena masalah utang Indonesia terus dipersoalkan. Padahal saat ini pengelolaan utang Indonesia semakin membaik yang dilihat dari berbagai indikator. Apa saja?

BPK menemukan kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2008 hingga Rp 28 triliun. Menkeu menjamin kenaikan itu bukan karena faktor adanya pembobolan atau kejahatan.

Cawapres Prabowo Subianto menyindir slogan 'lanjutkan' yang diusung pasangan SBY-Boediono. Prabowo menilai jika pemerintahan SBY dilanjutkan bangsa Indonesia makin sengsara.