Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan hasil uji materi UU MD3 beberapa saat lagi. PKS berharap MK dapat memutus secara bijaksana, UU MD3 tidak melanggar UUD 1945.

MK sore ini akan memutuskan uji materi UU MD3 yang diajukan oleh PDIP dan Khofifah Indar Parawansa. UU ini dinilai PDIP merugikan mereka sebagai pemenang Pemilu 2014 yang tak lagi berhak menduduki jabatan ketua DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan, berharap ada putusan sela karena pihaknya ingin mengajukan beberapa saksi ahli.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. UU MD3 yang akan diputuskan itu diajukan oleh PDIP dan Khofifah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hari ini. Gugatan diajukan oleh para politikus dari PDIP, termasuk ketua umum Megawati Soekarnoputri.    

ICW meminta KPK untuk mengawasi praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD. Pengawasan dari KPK diharapkan calon yang mengandalkan uang untuk melenggang jadi ketua DPD akan berpikir ulang.

Presiden SBY menilai tak ada UU yang mengatur wewenang DPR atau DPRD memilih kepala daerah seperti yang tertulis dalam UU Pilkada. Namun menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, hal itu bisa saja diatur dalam turunan UU Pilkada.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebut bahwa di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memang ada perbedaan pandangan. Namun, KMP terbukti telah menang empat kali di parlemen.

"Demokrat memang secara resmi ikut dalam koalisi parlemen yang terimplementasi di UU MD3, tapi tidak secara umum. Saya kira pada waktunya akan bersama kita," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR melakukan walk out saat paripurna penetapan UU Pilkada. Fraksi PD dianggap tak konsisten.