Kejagung belum menentukan sikap resmi terkait putusan MA yang menolak PK Bibit-Chandra. Kejagung terlebih dahulu akan membentuk tim evaluasi dan kajian putusan PK MA. Pilihan yang digodok adalah dilimpahkan ke pengadilan dan mengenyampingkan perkara.

KPK berharap Kejagung tidak lagi mengulur-ngulur waktu dan menggantung nasib Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Padahal arahan SBY sudah jelas.

Saat kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah mencuat, Komjen Pol Susno Duadji masih menjabat sebagai kabareskrim. Banyak hal yang bisa diungkapkan Susno, termasuk soal kemungkinan adanya rekayasa di tubuh Polri.

ICW mencatat, selama 1 tahun menjabat sebagai presiden periode kedua, Presiden SBY 34 kali mengeluarkan pernyataan soal pemberantasan korupsi. 17 Pernyataan dikategorikan mendukung pemberantasan korupsi, tetapi realisasi dari pernyataan ini sangat minim.

Komisioner KPK Bibit Samad Rianto menanggapi santai adanya isu yang berkembang bahwa Kejagung akan membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Menurut Bibit, semua ini adalah skenario yang sedang dibikin oleh Tuhan.

Selama 1 tahun menjabat sebagai presiden periode kedua, SBY 34 kali mengeluarkan pernyataan soal pemberantasan korupsi. 17 Pernyataan dikategorikan mendukung pemberantasan korupsi, tetapi realisasi dari pernyataan ini sangat minim.

Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana, Istana membantah telah memberi lampu hijau Kejagung untuk membawa kasus Bibi-Chandra ke pengadilan.

Adanya dugaan rekayasa fakta dalam kasus yang menjerat Bibit dan Chandra membuat. Pihak KPK pun kini sedang membuka kemungkinan mengusut dugaan rekayasa kasus ini.

Kejagung belum juga menentukan sikap terhadap putusan MA yang tidak menerima PK SKPP Bibit-Chandra. Kejagung tak berniat menunda-nunda atau menggantungkan nasib kedua pimpinan KPK tersebut.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan Bupati Natuna, Hamid Rizal. Kini Hamid tetap harus menjalani hukuman selama tiga tahun penjara dalam perkara penyelewengan APBD 2004 Kabupaten Natuna.