Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan datang memenuhi undangan mediasi Mendagri Tjahjo Kumolo terkait 'perang dingin' dengan DPRD DKI. Namun anggota dewan disebut tidak akan ikut dalam pertemuan ini.

Ada insiden kecil saat staf Sekretariat Dewan DPRD meminta tanda terima draf APBD DKI namun ditolak pihak Kementerian Dalam Negeri.

Ahok kesal saat berulang kali mendapati 'anggaran siluman' di Disdik DKI setiap tahunnya sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2014, ia menemukan 'anggaran siluman' terbesar. Ahok lalu berjuang menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun 2015 ini.

Anggota Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI, Inggard Joshua, memilih membangkang perintah partainya untuk mencabut penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Sanksi berat menanti Inggard bila tetap mbalelo.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun membeberkan cerita lolosnya pengadaan UPS di 49 sekolah di tahun 2014. Waktu itu masing-masing sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan UPS.

Dana siluman APBD DKI tahun 2012 hingga 2015 telah dilaporkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sebelum penyidikan dimulai, lembaga penegak hukum memang harus menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP.

BPKP sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

Tim Angket ‎DPRD DKI bakal mengumpulkan data dalam sepekan ke depan untuk menginvestigasi soal APBD 2015. Rencananya setelah itu, tim angket akan panggil semua pihak yang diperlukan keterangannya, termasuk Gubernur Basuki T Purnama (Ahok).

Selain adanya dana siluman di APBD 2015, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) juga mengungkap adanya dana siluman untuk anggaran UPS pada APBD 2014.