Protes terhadap festival film bertema gay dan lesbian, Q! Film Festival, berlanjut ke ranah hukum.  Front Pembela Islam (FPI)  melaporkan penyelenggara festival yang bertujuan untuk mengkampanyekan HAM dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS itu ke polisi.

Protes terhadap festival film bertema gay dan lesbian, Q! Film Festival, berlanjut ke ranah hukum. FPI  melaporkan pengelola festival yang bertujuan untuk mengkampanyekan HAM dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS itu ke polisi.

Beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Timur (PTI) hari ini diundang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedatangan mereka ini untuk melihat pandangan dari tokoh masyarakat terkait insiden di depan PN Jaksel kemarin.

Front Pembela Islam (FPI) terus melakukan roadshow anti film gay. Di tempat keempat, Japan Foundation, FPI kembali membuat pihak penyelenggara membatalkan pemutaran film tersebut.

Q! Film Festival tengah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, hingga Oktober mendatang. Namun, baru-baru ini, festival film yang bertujuan untuk mendukung kampanye pencegahan penyebaran HIV/AIDS itu mendapat protes.

Sekitar 100-an anggota dari FPI menggelar aksi di depan kantor Pusat Kebudayaan Prancis, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat. Mereka memprotes pemutaran film bertema gay dan lesbian. Kawasan Salemba pun macet.

Belakangan ini kejahatan, utamanya perampokan, seringkali dikaitkan dengan aksi gerakan terorisme. Menkominfo Tifatul Sembiring berpendapat perlu penyelidikan terlebih dahulu sebelum menyatakan hal tersebut adalah terorisme.

Beberapa pejabat daerah diindikasikan menyalahgunakan anggaran dan fasilitas negara untuk keperluan lebaran. Sebaiknya KPK menindak tegas mereka, agar kejadian serupa tidak terulang.

Buronan teroris Abu Tholut pernah divonis 8,5 tahun penjara. Namun belum genap 5 tahun dijalani, Abu sudah bebas dan kembali melancarkan aksi. Hal inilah yang sering dikeluhkan Densus 88.

Keberadaan Organisasi Massa (Ormas) radikal yang mengatasnamakan agama makin meresahkan masyarakat. Kementerian Agama (Kemenag) mencoba memberikan solusi dengan tetap mengutamakan dialog.