ICW meminta KPK untuk mengawasi praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD. Pengawasan dari KPK diharapkan calon yang mengandalkan uang untuk melenggang jadi ketua DPD akan berpikir ulang.

Presiden SBY menilai tak ada UU yang mengatur wewenang DPR atau DPRD memilih kepala daerah seperti yang tertulis dalam UU Pilkada. Namun menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, hal itu bisa saja diatur dalam turunan UU Pilkada.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebut bahwa di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memang ada perbedaan pandangan. Namun, KMP terbukti telah menang empat kali di parlemen.

"Demokrat memang secara resmi ikut dalam koalisi parlemen yang terimplementasi di UU MD3, tapi tidak secara umum. Saya kira pada waktunya akan bersama kita," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR melakukan walk out saat paripurna penetapan UU Pilkada. Fraksi PD dianggap tak konsisten.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang-undang. Kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Koalisi Merah Putih kembali memenangkan 'pertarungan' politik dalam proses legislasi di DPR. Setelah UU MD3, koalisi pendukung Prabowo-Hatta berhasil memenangkan opsi Pilkada melalui DPRD.

KPK berharap RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan terbaik. Pilkada langsung dipilih rakyat opsi yang lebih masuk akal. Dibanding kepala daerah, lebih banyak wakil rakyat yang tersandung korupsi.

Seperti bisa diprediksikan sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU pilkada akan berlangsung alot karena banyak pasal yang belum disepakati. Fraksi Partai Demokrat (PD) menginterupsi pertama dan menginginkan opsi-opsi tersebut diselesaikan dalam lobi pimpinan.

Nasib pilkada langsung atau tidak langsung akan ditentukan besok melalui paripurna DPR. PDIP memiliki keyakinan 55% bisa mempertahankan pilkada langsung.