Wacana untuk memberikan efek jera pada para koruptor dengan memberikan hukuman kerja sosial bukan hal yang baru. Pembahasan tentang hal ini telah ada dalam RUU KUHP.

MK) menggelar sidang judicial review pasal penghinaan dalam KUHP. MK diminta untuk menghapuskan pasal-pasal karet yang bisa menjerat para pekerja pers.

Polisi mengembalikan 41 barang milik Munarman yang disita pada Sabtu 7 Juni lalu. Semua barang tidak ada kaitannya dengan kasus rusuh Monas 1 Juni.

Dianggap akan menghambat masyarakat memperoleh informasi, RUU Kerahasiaan Negara dinilai menjadi hantu bagi demokrasi.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah lampu kuning bagi jurnalis. Jika ada yang tak senang dengan beritanya, si jurnalis yang menulis berita bisa diancam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Beberapa kasus perkosaan seringkali kandas ketika sampai pada proses pembuktian. Sudah saatnya aturan hukum untuk melindungi korban ditingkatkan.

Dewan Pers mati-matian menolak RUU Kebebasan Informasi Publik (KIP). Jika RUU ini sampai disahkan, kebebasan pers dan demokrasi akan mati.

3 RUU kini menjadi hantu bagi polisi. RUU Kamnas, RUU Lalu lintas, dan RUU KUHP. Bila produk-produk hukum itu lolos menjadi UU, alamat hilangnya kewenangan lembaga kepolisian.

Publik menilai ada kesan yang sangat lamban dalam melakukan reformasi KUHP. RUU ini banyak menyoroti berbagai kepentingan sehingga banyak kelompok yang bertarung memasukkan kepentingannya.

Reformasi hukum sepanjang tahun 2007 dinilai mengalami masa suram. Alasannya, banyak agenda reformasi hukum yang terpenjara kepentingan politik.