PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Kejagung akan menerapkan pasal pembuktian terbalik dalampersidangan kasus Gayus Tambunan apabila telah sampai pada waktunya. Kejagung rupanya ingin mengulangi sukses menjerat terdakwa pencucian uang Bahasyim Assifie. Berhasilkah?

Keputusan hakim yang mengadili Bahasyim Assifiie perlu diapresiasi. Sebab, keberaniannya membuat terobosan di luar kelaziman KUHAP mendorong praktik pembuktian terbalik 'sukses' menjerat bekas pejabat pajak itu.

Terobosan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerapkan pembuktian terbalik kepada bekas pajabat pajak, Bahasyim Assifie layak diterapkan pada terdakwa korupsi lain seperti Gayus Tambunan.

Bahasyim divonis 10 tahun penjara karena korupsi Rp 1 miliar dan mencuci uang hingga Rp 64 miliar. Menurut pengacara terdakwa, OC Kaligis, keputusan itu cukup mengejutkan karena pembuktian terbalik baru diterapkan di pengadilan Indonesia.

Banyak yang sanksi apakah pembuktian terbalik bisa diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, pembuktian terbalik bisa diterapkan untuk mengungkap kasus pencucian uang (money laundering).

Metode pembuktian terbalik bisa diterapkan dalam persidangan kasus tindak pidana pencucian uang. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang baru, jaksa memiliki kewenangan untuk ikut menyidik kasus pencucian uang bersama PPATK. Oleh karena itu Kejagung dan PPATK pun berencana menggelar seminar bersama terkait hal itu.

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Bahasyim Assifie kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Persidangan kali ini menghadirkan ahli hukum acara pidana Andi Hamzah.

RUU TPPU akan memasuki babak akhir. RUU yang pembahasannya cukup alot ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 Oktober mendatang. PPATK terus mengumpulkan dukungan, termasuk dari Menkum HAM Patrialis Akbar.