Pemerintah mengajukan usulan subsidi listrik untuk 2009 sebesar Rp 60,4 triliun, yang termasuk margin usaha bagi PLN sebesar 1%.

Pemerintah menyatakan tidak akan ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga akhir 2009. Salah satu alasannya untuk melihat sejauh mana PLN bisa melakukan efisiensi.

Selain PLN yang mengutang biaya BBM sekitar Rp 40 triliun, maskapai Garuda Indonesia dan TNI juga tercatat memiliki utang terhadap Pertamina total Rp 4,9 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi minyak tanah pemerintah menggelar program konversi elpiji dan tidak menjual minyak tanah bersubsidi lagi. Tapi setelah rakyat memakai elpiji 3 kilogram produk isi ulang susah didapat.

Program efisiensi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru terealisasi sebesar Rp 1,05 triliun atau 21 persen dari target efisiensi sebesar Rp 5 triliun.

PT PLN (persero) memperkirakan Indonesia tidak memerlukan subsidi listrik lagi pada mulai tahun 2013-2014. Hal ini didorong usaha penurunan biaya produksi listrik PLN dan mekanisme kenaikan harga pada 2012.

Sebanyak 23 lintas asosiasi menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai tidak tepat pada saat industri manufaktur dihadapi perekonomian yang menunjukan tren melambat.

Kapitalisme menjadi akar masalah. Membumbungnya harga BBM dan gas di Indonesia jika ditelusuri adalah akibat amburadulnya kebijakan energi primer (BBM dan Gas) dan sekunder (PLN) di Indonesia.

Realisasi belanja modal atau capital expenditure (capex) BUMN hingga paruh pertama tahun 2008 memang belum maksimal. Sebagian besar terhambat karena karena masalah teknis.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk menaikkan tarif listrik untuk industri. Kadin meminta kenaikan tarif listrik untuk industri jangan melebihi 50 persen.