Polri mengeluarkan sistem baru yang disebut Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) dalam bentuk kartu. 1.000 Inafis Card ini masih gratis dan belum dikenai administrasi sebesar Rp 35.000. Terus untuk apa?

Kartu Indonesian Automatic Fingerprint Identification atau Inafis sepertinya mau tidak mau harus dimiliki warga. Kartu yang ongkos pembuatannya Rp 35 ribu itu, akan digunakan dalam pembuatan SIM.

Polisi menambah jenis kartu identitas masyarakat dengan meluncurkan kartu Inafis seharga Rp 35 ribu. Seharusnya, kartu identitas cukup hanya e-KTP.

Lain e-KTP, lain juga kartu Inafis. Bila e-KTP yang gratis dasar hukumnya melalui UU Administrasi Kependudukan, lalu apa dasar hukum untuk kartu Inafis? Padahal masyarakat harus membayar Rp 35 ribu.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat meminta Polri mengungkap secara gamblang proyek pengadaan kartu Inafis kepada masyarakat. Harga kartu Inafis Rp 35 ribu dinilainya sangat mahal dan berpotensi adanya permainan.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat melihat proyek kartu Inafis yang disiapkan Polri justru tumpang tindih dengan proyek e-KTP yang sedang disiapkan Kemendagri.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengkritisi rencana Polri mewajibkan kepemilikan kartu Inafis. Tanpa dasar hukum yang kuat, menurut Benny, penjualan pengadaan Inafis seharga Rp 35 ribu bisa jadi pungutan liar.

Komisi III DPR meminta Polri memberikan cuma-cuma kartu Inafis tanpa memungut biaya.

Polri meluncurkan kartu Inafis yang disebutkan untuk memudahkan masyarakat yang memerlukan kemudahan kepengurusan administrasi. Dari setiap pembuatan kartu tersebut, Polri menarik biaya sebesar Rp 35 ribu.

Kartu sidik jari atau Indonesian Automatic Fingerprint Identification (Inafis) akan 'wajib' dimiliki pemohon SIM baru. Kartu yang pembuatannya dikenai biaya Rp 35 ribu itu diperlukan apabila seseorang ingin membuat SIM.