Tidak stabilnya situasi negara dan pemerintahan akibat arus demonstrasi seharusnya telah memenuhi klausul bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang KPK.
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, sebut DPR tak dapat halangi Presiden terbitkan Perppu KPK, namun ia berharap Jokowi berkonsultasi dengan DPR.
Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan belum dapat arahan Presiden terkait Perppu KPK. Tjahjo mengaku siap melaksanakan apapun keputusan Presiden.
Kalau mau menegakkan demokrasi, mari kita hormati Presiden, menjaga stabilitas negara, jangan kita terbawa pandangan yang terlampau sempit," kata BHACA.