detikNews
Pidana Penghinaan Presiden di RKUHP Tak Boleh Jadi Pasal Karet
Pakar hukum Yenti Ganarsih setuju apabila pidana terhadap Presiden diatur. Asalkan, pasal tersebut tak bersifat represif.
Kamis, 15 Feb 2018 14:46 WIB







































