Presiden SBY pagi ini akan memimpin rapat terbatas (ratas) membahas kasus Gayus Tambunan dan kasus-kasus politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Rapat akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 10.00 WIB.

Rapat mendadak yang dilakukan Presiden di Bandara Halim juga membahas persoalan Bank Century. Namun pembahasan ini bukan mengenai keinginan anggota DPR menggolkan hak menyatakan pendapat soal Century.

PPP menganggap keputusan MK yang mengubah kuorum hak menyatakan pendapat DPR dari 3/4 menjadi 2/3 tidak berarti apa-apa dalam menyelesaikan masalah Kasus Century. MK hanya memutuskan keputusan itu dengan alasan yuridis.

Golkar memberikan peringatan pada aparat hukum untuk segera menuntaskan kasus Bank Century. Jika tidak, maka Golkar bisa memakai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) melalui DPR jika kasus Century tak juga tuntas.

Wacana tentang Hak Menyatakan Pendapat hingga pemakzulan berawal dari kasus Century. Jika kedua hal tadi akan diwujudkan, forum setgab tak relevan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta merta membuat proses impeachment menjadi mudah. Bisa saja, proses itu terganjal lagi di MK.

Meski putusan MK mempermudah persetujuan usul hak menyatakan pendapat (HMP), namun fraksi pemilih opsi C tidak langsung bulat mendukung hak DPR itu. Hal ini diduga karena fraksi pemilih opsi C, khususnya fraksi oposisi, masih trauma.

Partai Gerindra menyambut baik putusan MK yang mempermudah persetujuan usul hak menyatakan pendapat (HMP) DPR. Gerindra meyakini kekuatan oposisi akan semakin nyata di DPR.

Sekjen PKS Anis Matta meminta pemerintah tidak khawatir dengan putusan MK soal hak menyatakan pendapat. Jika kasus Bank Century diselesaikan, PKS menjamin tidak akan ada impeachment.

Wasekjen PPP M Romahurmuzy mengatakan, putusan MK membuat penggunaan hak menyatakan pendapat tidak menjadi sandera kekuatan politik manapun.